Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Rudi: Jangan Mudah Tertipu

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, tegas me­ngatakan Pemko Batam melalui BKD Kota Batam tak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai honorer baru untuk berbagai dinas di lingkungan Pemko Batam. Terlebih, dengan embel-embel permintaan menyetor uang agar SK keluar.

“Jangan mudah tertipu dengan pembodohan semacam itu, karena sudah saya bilang, BKD tak ada penerimaan (pegawai baru),” ujar Rudi, Jumat (3/6/2016).

Menurut Wali Kota, mestinya masyarakat tak mudah terbujuk dengan ra­yuan oknum tak bertanggung jawab semacam itu. Termasuk, dengan oknum yang kabarnya juga mengaku sebagai Tim Sukses Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Muhammad Rudi-Amsakar Achmad saat kampanye pada Pilkada tahun lalu itu.

“Katanya ada yang S1, harusnya tahu kalau melamar kerja itu orangnya datang dulu, ada prosedur, baru SK keluar,” kata Rudi.

Meski begitu, Wali Kota tak membantah telah mendengar pengaduan adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai BKD Pemko Batam dan meminta uang agar SK yang ternyata adalah SK bodong tersebut bisa diterbitkan.

“Itu bukan orang BKD, namanya Benny, kami lagi cari orang itu,” tegas Rudi.

Wali Kota juga menyebut, beberapa dinas seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Batam sudah melaporkan padanya tentang temuan SK bodong yang dibawa calon pegawai agar diterima di dinas tersebut.

“Ke depan, saya harap masyarakat tak boleh tertipu lagi dengan hal seperti ini,” pesan Rudi.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, juga menegaskan hal yang sama. Dia meyakinkan, bahwa SK tersebut palsu.

“Entah bagaimana muncul itu SK dan SK itu antara lain juga ditanda-tangani Pak Sahir (Kepala Badan Kepegawaian Daerah-BKD),” kata Amsakar.

Amsakar menghubungi Kepala BKD tersebut. M Sahir mengatakan, tak pernah menanda-tangani SK penempatan. Ia juga tak pernah mendapatkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait hal tersebut.

Keberadaan SK itu juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut menghendaki adanya mekanisme penempatan ASN. Seseorang harus lolos tes sebelum diangkat menjadi PNS. Ada panitia seleksi yang bertugas menyeleksi layak-tidaknya seseorang menjadi PNS.

“Dari kebijakan dan fakta yang terjadi itu tidak matching. Itu SK bodong,” ujarnya.

Jika kemudian SK Penempatan itu dikaitkan dengan janji politik yang ia dan Wali Kota Rudi saat kampanye, Amsakar keras menolak. Ia mengatakan, Ramah (Rudi dan Amsakar Achmad) tidak pernah menjanjikan jabatan PNS kepada siapapun ketika kampanye Pilkada lalu. Sekalipun itu tim sukses mereka.

Sejak awal mereka menjabat pun, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengeluarkan pengumuman untuk menyetop pengangkatan tenaga honorer. Wali Kota juga membatalkan rencana pengangkatan honorer di bulan Februari lalu.

“Memangnya pengangkatan itu urusannya Pemerintah Kota? Ndak bisa, Bos!” katanya. (rna/ceu)

June 5, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: