Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Kantor Wali Kota, Simbol Keperkasaan dan Wibawa

Aset BP Batam yang Diserahkan ke Pemko Batam (5-Habis)

Pemerintah kota sengaja menyematkan unsur ke-Melayu-an dalam desain bangunan Kantor Wali Kota Batam. Siapa sangka, ternyata, posisi depan dan belakangnya saling
berkebalikan sekarang.

WENNY C PRIHANDINA, Batam

“Pak. Pintu, Pak,” kata saya pada Petugas Satuan Pamong Praja yang berdiri di balik meja tamu Gedung Wali Kota.

Pemko Batam, Sa 11 Juni 2013, F Suprizal Tanjung image

Kantor Pemko Batam di Batam Kota, Batam, Selasa (11/6/2013). F Suprizal Tanjung

Ada empat hingga lima petugas di sana. Biasanya, tanpa diminta, setiap orang yang hendak masuk ke Gedung Wali Kota itu tinggal melenggang saja. Kalau sudah terdengar bunyi ‘klik’, pintu itu berarti sudah bisa dilalui.

Saya pikir pintu itu otomatis. Seperti ada sensor yang tertanam di tembok. Jadi ketika kita berada di jarak tertentu dari pintu tersebut, pintu itu akan terbuka secara otomatis. Tapi ternyata, petugas Satpol PP yang punya kuncinya.

“Sudah. Jalan saja,” ujarnya.

Baru beberapa langkah saya berjalan, terdengar bunyi ‘klik’. Saya bergegas supaya pintu itu tidak terkunci kembali. Dan bunyi ‘klik’ lagi terdengar setelah pintu itu tertutup di balik punggung.
Prosedur pintu berkunci itu harus dilalui siapa pun yang hendak memasuki Kantor Wali Kota Batam. Sebenarnya, agak sungkan meminta petugas membukakan pintu. Tetapi, bagaimana caranya masuk jika tak begini.

Ternyata, rasa sungkan itu juga dialami Gintoyono Batong.

Mantan Kepala Dinas Tata Kota itu juga masih harus meminta dibukakan pintu ketika hendak memasuki Kantor Wali Kota. Maklum, sebagai penghuni baru gedung, ia belum memiliki kartu masuk.

“Memang agak repot, tapi bagus juga. Jadi tidak banyak orang seliweran,” ujar pria yang kini menjabat sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam itu, Jumat (17/6/2016).

Setelah melalui pintu itu, kita akan melihat sederetan mesin sidik jari di tembok sebelah kanan. Pemko menggunakan mesin ini sebagai sistem absen bagi para stafnya. Ini khusus untuk staf yang berkantor di Kantor Wali Kota Batam saja. Staf yang berkantor di gedung lain, tentu, tidak absen di sini.

Pemerintah Kota Batam, total, memiliki tiga lokasi kantor pemerintah. Yakni, komplek perkantoran Sekupang, Gedung Bersama Pemko Batam, dan Kantor Wali Kota Batam – yang menjadi pusat dari ketiganya.

Sesuai namanya, di gedung inilah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam berkantor. Kantor mereka berhimpitan dan saling terhubung dengan sebuah pintu. Posisinya ada di lantai 5.
Selain kedua pemimpin itu, Kantor Wali Kota Batam juga menjadi kantor bagi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mereka mengisi keenam lantai lain di gedung itu.

Lantai 1 terdiri atas ruangan-ruangan yang digunakan sebagai kantor untuk bagian aset, bagian umum, bagian organisasi, bagian hubungan masyarakat, serta media centre. Media centre ini berada di bawah kendali bagian komunikasi dan informasi. Ruangan ini terbuka untuk umum.

Lantai 2 menjadi kantor bagi staf ahli, kepala bagian bina program, kepala bagian tata pemerintahan, kepala bagian ekonomi, kepala bagian hukum, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di lantai ini juga, sekretaris daerah (sekda) dan tiga asisten pemerintah berkantor.

Lantai 3 diisi dengan kantor korpri, bagian protokol, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Badan Penanaman Modal (BPM).

Lantai 4 khusus digunakan sebagai ruang pertemuan. Ada tiga jenis ruang pertemuan di sana. Ditambah satu aula, kantor PKK, kantor Darmawanita, serta ruang Bundapaud.

Lantai 6 menjadi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan kantor Inspektorat. Dan, di bagian paling atas, lantai 7, menjadi kantor bagi Bagian Informatika dan Komunikasi, Komisi Penanggulangan Aids (KPA), serta perpustakaan.

“Nah, perpustakaan inilah yang sedang kami pikirkan. Kita sudah punya banyak perguruan tinggi tapi perpustakaan kok kecil begitu. Kan malu,” ujar Gintoyono.

Sebenarnya, di awal-awal kantor ini ditempati, hampir semua SKPD berkantor di Gedung Wali Kota. Semuanya, kecuali Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (KP2K), Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk-capil), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinas PMPK-UKM), serta SKPD lain yang berkantor di wilayah Sekupang.

Namun, dalam perjalanannya, kantor itu jadi semakin sempit. Pemerintah pun membangun Gedung Bersama yang berlokasi tak jauh dari Gedung Wali Kota. Tahun 2009, tujuh SKPD Pemko Batam resmi pindah ke sana. Ketujuhnya, yakni, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BPPPA-KB), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), Badan Pertanahan, Badan Kesatuan Berbangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol-linmas), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag-ESDM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Tahun 2013, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan keluar dari Kantor Wali Kota Batam. Dan menempati kantor baru di Gedung Nong Isa. Di gedung itu juga, Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam berkantor.

“Yang masih belum memiliki kantor sendiri itu Satpol PP dan Disnaker. Mereka masih sewa,” tuturnya.

Kantor Wali Kota Batam dibangun pada tahun 1990-an. Di tahun itu, Pemerintah Kota Batam masih berkantor di Sekupang. Ia menempati bangunan yang berlokasi di ujung Sekupang, dekat Pelabuhan Beton. Bangunan itu kini berfungsi sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pembangunan kantor di daerah Batamcentre dilakukan sesuai dengan masterplan BJ Habibie – yang kala itu memimpin Badan Pengusahaan (BP – dulu Otorita) Batam, yang menyebutkan kawasan Batamcentre sebagai kawasan perkantoran. BP menyediakan lahan seluas 5,5 hektare untuk kantor pemerintahan. Pemko Batam segera merencanakan pembangunan.

Pemerintah yang kala itu dipimpin Raja Abdul Aziz sebagai Wali Kota Batam segera menghubungi arsitek. Ia juga menghubungi tokoh-tokoh Melayu, seperti Alm. Tenas Effendi. Ia ingin bangunan Kantor Wali Kota Batam itu bercorak khas tanah Melayu.

Corak Melayu itu masih terlihat hingga kini. Seperti, selembayung, hiasan lebah bergayut, serta ukiran Melayu. Selembayung juga disebut juga Sulo Bayung dan Tanduk Buang. Ini hiasan yang terletak bersilang di dua ujung atap bangunan belah bubung dan rumah lontik. Selembayung ini memiliki banyak makna. Salah satunya sebagai lambang keperkasaan dan wibawa.

“Dan kalau dilihat dari depan, bentuk bangunan kami ini ‘gajah mungkur’. Itu usulan dari Pak Raja Aziz, Wali Kota kedua,” kata Gintoyono lagi.
Gajah mungkur masih menjadi simbol kemelayuan. Bentuk itu masih kentara hingga sekarang. Tapi bukan dilihat dari bagian depan Kantor Wali Kota yang sekarang. Melainkan dari bagian sebaliknya.

Gintoyono mengatakan, dulu, bagian depan Kantor Wali Kota Batam itu adalah teras yang berhubungan langsung dengan Dataran Engku Puteri. Para pegawai keluar masuk dari pintu kaca film yang berat ketika dibuka itu.

Dataran Engku Puteri pun tak seperti sekarang. Dulu, Dataran Engku Puteri hanya disebut alun-alun. Bagian tengahnya masih rumput namun di sekelilingnya sudah berupa keramik. Dua pohon beringin tumbuh di bagian berumput itu.

“Tapi sayang, ketika Pemko pindah ke situ, pohon beringin tak tumbuh. Jadi kami pugar,” tuturnya.

Pemko berturut-turut, kemudian, memberikan tambahan pembangunan di Dataran Engku Puteri. Seperti panggung, pagar, hingga kemudian Astaka Engku Puteri ketika perayaan MTQ Nasional XXV tahun 2014 di Batam.

Gintoyono memastikan, seluruh bangunan di Kantor Wali Kota dan di Dataran Engku Puteri merupakan aset Pemko Batam. Sementara lahan masih menjadi aset BP Batam. Pemerintah masih menunggu peralihan aset lahan itu dari BP Batam. Jika sudah dialihkan, secara administrasi, ada pengakuan yang jelas terkait aset Kantor Wali Kota dan Dataran Engku Puteri. Dengan demikian, Pemko dapat lebih leluasa bergerak.

“Kalau tidak dialihkan, Gedung Pemko ini seperti berada di awang-awang,” ujarnya. ***

June 19, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: