Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Pengelolaan Pendidikan di Batam Kacau

Pungli Terjadi di Banyak Sekolah Tiap Tahun

BATAM (BP) – Maraknya pu­ngutan liar (pungli) dalam pene­rimaan siswa baru di Batam menunjukkan kacaunya pe­ngelolaan pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab tak punya perencanaan yang baik sehingga kasus serupa berulang tiap tahun.

iktd-safari-ramadan-fs-suprizal-tanjung-1 image

Safari Ramadan dalam acara Pagelaran Seni dan Budaya Minangkabau di Kepri Mall, Batam, Minggu (24/4/2011). F Suprizal Tanjung

Orang tua siswa yang dirugikan bisa melaporkan masalah ini dan mempidanakan pihak-pihak yang terlibat, termasuk Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik). Mereka bisa dijerat pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ricky Indrakari, mengatakan larangan pungutan dana di sekolah ini jelas telah diatur pada Permendikbud 12/2012. Pasal 9 ayat 1 No 44 Tahun 2012 menyatakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya apapun.

“Apapun yang berhubungan dengan pungutan tidak boleh menjadi syarat seorang calon siswa didik untuk diterima di sekolah. Sebagaimana yang telah diatur pada Permendikbud tersebut,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakiri, kemarin (28/6/2016).

Menurutnya, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan hak azasi bagi setiap individu. Bahkan pemerintah dibentuk dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian melalui amandemen UUD 1945 yang ke-4 tersebut terdapat penambahan ayat (4) yang berbunyi agar negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN atau APBD dalam hal memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ricky menuding, pungutan liar dalam setiap penerimaan siswa baru merupakan hasil pemufakatan antara beberapa pihak. Mulai dari pihak sekolah, komite sekolah, hingga Dinas Pendidikan. Sebab pungli ini selalu terjadi setiap tahunnya.

Umumnya, pihak sekolah memungut biaya kepada calon siswanya dengan alasan untuk membangun ruang kelas baru (RKB). Padahal Pemko Batam sudah mengalokasikan anggaran antara Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar per tahunnya.

Namun realisasi pembangunan RKB selalu molor. Biasanya, pembangunan RKB baru terealisasi pada akhir tahun. Ricky menduga ada unsur kesengajaan supaya pihak sekolah memiliki alasan untuk memungut sejumlah biaya kepada calon siswanya.

“Ini yang disayangkan, pembangunan RKB tidak di pertengahan tahun, melainkan selalu di akhir tahun anggaran,” sebut Ricky.

Di samping terkait akuntabilitas kinerja, juga dengan tidak transparannya penyaluran RKB menjadi kerawanan atau celah bagi oknum di sekolah. Baik unsur komite atau pendidik untuk bermufakat jahat terkait pungutan ilegal di sekolah.

“Jika sudah ada petunjuk hukum sebagaimana yang saya ungkap di atas, maka kita berharap aparat hukum lebih proaktif merespon kejadian di lapangan dengan tetap mengedepankan praduga tak bersalah,” harap Ricky .

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam lainnya, Safari Ramadhan, mengaku hampir di seluruh sekolah di Batam mengalami masalah yang sama, terutama pada saat PPDB berlangsung. Bahkan ada satu gedung yang mana di dalamnya ada dua sekolah negeri.

“Di Buliang, Batuaji ada dua SD Negeri yang digabung di satu gedung,” kata Safari.

Menurutnya, masalah ini seharusnya dapat teratasi jika Dinas Pendidikan Kota Batam memiliki perencanaan yang matang. Tapi kenyataannya di setiap tahun selalu saja terjadi persoalan yang sama dan tidak pernah tuntas.

“Kalau ruang kelas terpenuhi tak bakalan ada lagi yang namanya pungutan liar. Sebenarnya yang membuat kacau itu adalah perencanaan yang baik dari Disdik itu yang tidak ada,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Kadisdik Kota Batam Muslim Bidin membantah jika dirinya mengetahui atau terlibat dalam permaianan pada proses penerimaan siswa baru. Termasuk dalam kasus daftar ulang di SMA Negeri 5 Batam, di mana uang daftar ulang ditransfer langsung ke rekening pribadi kepala sekolah terkait.

“Tahu persisnya belum, saya hanya tahu dari WA (watsapp) saja, tapi tadi saya sudah minta Kabid untuk memanggil kepala sekolah yang bersangkutan,” kata Muslim, kemarin.

Kepala sekolah selaku penanggung jawab di satuan pendidikan tersebut, boleh saja menggunakan nama pribadi, karena itu merupakan tanggung jawab dia selaku pimpinan. “Yang penting nomor rekening itu tidak pribadi punya dia, selagi nomor sekolah boleh saja, karena bikin rekening dan pencairan kan butuh tanda tangan dia sebagai penanggung jawab,” terangnya.

Selain kepala sekolah, yang ikut bertanggung jawab yaitu bendahara sekolah. “Jadi tidak bisa sembarangan,” ujarnya.
Namun jika ada yang menggunakan nomor rekening pribadi sebagai sarana pembayaran oleh wali murid, pihaknya akan menindak tegas. “Kalau terbukti itu rekening pribadi, akan kami tindak, karena itu tidak dibenarkan.

Pungutan untuk siswa baru ini juga terjadi di SMP Negeri 12 Batam. Siswa baru di sekolah tersebut diminta membayar Rp 1,7 juta. Pihak sekolah berdalih, pungutan tersebut untuk biaya pematangan lahan yang akan digunakan untuk membangun ruang kelas baru (RKB).

“Ini merupakan kesepakatan komite sekolah dan RT-RW,” kata Kepala SMPN 12 Batam, Zurnelis, kemarin.

Dia menjelaskan, sekolahnya perlu membangun RKB. Karena saat ini hanya ada 20 RKB. Sementara jumlah rombongan belajar sebanyak 22.

“Ini bukan pungutan, tapi sumbangan siswa baru,” katanya.

Orang Tua Protes

Sementara protes orang tua calon siswa masih tetap berlangsung, Senin (28/6). Mereka menduga ada banyak permainan dalam penerimaan siswa baru.

Di SMKN 5 Batam, misalnya. Sejumlah orang tua calon siswa menilai pihak sekolah tak transparan dalam proses penerimaan siswa baru.

Seorang wali murid, Erlita, mengatakan anaknya tak lolos dalam PPDB online di SMKN 5 Batam. Padahal nilai rata-rata anaknya 7,8 tapi. Sementara dalam daftar siswa yang diterima ada yang nilainya 6, bahkan 5.

“Saya tinggal di kaveling sini dekat sekolah dan termasuk orang kurang mampu, persyaratan semua lengkap kenapa malah anak-anak dari jauh dan nilainya di bawah dari anak saya yang lolos. Sistem macam apa ini,” kata Ernita dengan nada kesal.

Selain itu, hasil PPDB yang diterima dan diumumkan di sekolah tersebut hanya PPDB hasil online. Padahal sebelumnya saat pendaftaran banyak orangtua mendaftarkan anaknya melalui jalur offline yang dijadwalkan untuk anak bina lingkungan, prestasi dan kurang mampu, namun itu tak diakomodir dalam daftar pengumuman hasil PPDB yang ada.

“Jadi apa gunanya kemarin saat daftar minta surat miskin,” kata Sasmita, orang tua calon siswa lainnya.

Menanggapi keluhan dan aksi protes itu, pihak sekolah mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab prosedur penerimaan siswa sudah melalui sistem online dari Disdik Batam. Bahkan pihak sekolah mengaku angkat tangan dengan desakan orang tua siswa itu.

Kepala SMKN 5 Batam, Agus Syarir menjelaskan, jumlah pendaftar di sekolahnya mencapai 767 orang, sementara daya tampung hanya 400-an saja. Yang diterima online 360 siswa, sisanya untuk offline (bina lingkungan, prestasi, dan tidak mampu) bukan kewenangan sekolah.

“Keputusan tetap di Disdik dan Wali Kota,” kata Syarir.

Aksi protes juga terjadi di Kantor Disdik Kota Batam, kemarin. Di antara warga yang protes itu terdapat puluhan orang tua calon siswa SMA Negeri 5 Batam. Mereka memprotes proses penerimaan siswa di sekolah tersebut, khususnya untuk jalur bina lingkungan.

“Tahun lalu anak saya diterima, yang sekarang kok tidak. Padahal rumah saya hanya berjarak sekitar 400 meter dari sekolah,” kata seorang warga, Asih Agustina.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan saat ini pihaknya masih membahas dengan pimpinan terkait anak bina lingkungan.

“Sebenarnya dari jumlah siswa yang diterima di SMAN 5, Sagulung, sudah ada 10 persen anak bina lingkungan, 5 persen anak berprestasi, dan anak tidak mampu,” jelas Muslim.

Kata dia, aksi protes ini terjadi karena kebanyakan warga memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri. Jika semua diakomodir, maka sekolah swasta tak akan mendapatkan siswa.

“Nanti mereka marah kalau seluruh siswa kita akomodir, lalu sekolah mereka akan mati, ini yang juga harus menjadi kebijakan kita bersama,” katanya.

Wako Membantah

Wali Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi kembali menegaskan penerimaan siswa baru di Batam harus bebas dari pungutan liar. Namun dia berjanji akan memberi sanksi tegas jika ada sekolah yang kedapatan memunggut biaya lain kepada siswa baru.

“Tak ada punggutan dan saya sudah larang,” tegas Rudi di kantornya, kemarin.

Untuk menghindari terjadinya pungutan liar, pihaknya menggunakan sistem online dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Batam. Namun, sistem online yang dilaksanakan itu pun sempat menjadi masalah karena ketidak-sinkronan data antara sekolah dan Dinas Pendidikan.

Dua hari lalu, Rudi mengaku dapat laporan adanya demo yang dilakukan orang tua murid baru di SMA Negeri 4 Tiban. Mereka tidak terima atas keputusan sekolah yang tidak menerima anak mereka belajar di sekolah tersebut.

“Ada 160 orang yang tak masuk, padahal waktu daftar ulang pagar sudah dikunci. Dan saat itu ada Wakil Ketua DPRD Batam yang menyelesaikan masalah tersebut,” terang Rudi.

Menurutnya, banyak para orang tua yang terlalu memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri tertentu. Sehingga disinyalir terjadinya dugaan pungli hingga kericuhan di sekolah tersebut. Padahal, sebenarnya jumlah sekolah di Batam negeri maupun swasta mampu menampung seluruh kuota pelajar baru, mulai dari SD hingga SMA.

“Tapi negeri plus swasta. Yang jadi masalah saat ini anak-anak kita maunya di negeri, sehingga mereka berpacu,” jelas Rudi.

Hingga saat ini, lanjut Rudi, dirinya masih menunggu informasi resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin terkait PPDB. Dirinya juga akan mencari jalan keluar terkait permasalahan itu.

“Apa solusinya nanti kita bicarakan setelah saya dapat laporan resmi dari Pak Muslim,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Rudi, keberadaan sekolah swasta bisa membantu untuk siswa bisa menamatkan bangku sekolah. Ia pun berharap agar biaya sekolah yang diberikan pihak swasta tak berbeda jauh dengan negeri. Sehingga, orangtua tak lagi berharap kepada negeri karena biaya yang hampir sama dengan negeri.

“Kita juga memikirkan sekolah swasta agar tidak tutup. Namun, sekolah swasta juga harus mengerti dengan biaya sekolah. Jangan mahal-mahal,” beber Rudi. (she/rng/eja/leo/cr13/cr16/cr17

Advertisements

June 29, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

1 Comment »

  1. Di sman 5 yg jadi pungli bukan guru2, tetapi ada oknum dari satu suku setiap tahun jadi calo yg memaksakan puluhan berkas siswa mereka bawa ke sma 5 dan memkasa harus diterima. Setiap tahun wajah2 itu saja yg selalu membuat keributan kalau ada berkas yg mereka bawa tidak lolos. Mohon wartawan awasin beberapa oknum ini yg menjadi pungli di sma 5. BUKAN GURU NYA YG PUNGLI, TAPI MEREKA CALO CALO SETIAP TAHUN DATANG KE SMAN 5 BATAM

    Comment by Tas Branded Susi | June 30, 2016 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: