Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Sulit Koordinasi dengan BP Batam, Rudi Ngadu ke Gubernur Kepri

Lebih Baik Bubarkan Pemko

YASHINTA-RIFKI SETIAWAN, Batam

WALI Kota Batam Muhammad Rudi mengeluhkan lambannya izin alokasi lahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurutnya, kondisi ini sangat mengganggu iklim investasi di Batam. Rudi juga makan hati karena BP Batam berencana menggabungkan sistem perizinan terpadu.

“Kalau semuanya dikelola BP, lebih baik bubarkan Pemko,” ujar Rudi.

Keluh kesah ini disampaikan Rudi kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, saat keduanya bertemu di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (14/7/2016). Kepada Gubernur Rudi berharap ada solusi terkait masalah ini. Sebab, menurutnya, reformasi birokrasi perizinan yang kini digalakkan Pemko Batam akan menjadi sia-sia karena pada akhirnya semua akan terkendala masalah lahan.

“Masalah lahan ini wewenangnya diberikan ke BPN dan BP Batam. Sehingga masalah ini seperti tak bisa terselesaikan,” kata Rudi.

Menurut dia, selama ini sejumlah pihak, termasuk BP Batam terkesan menyalahkan Pemko yang dinilai lamban dalam menerbitkan izin usaha maupun perizinan untuk kepentingan investasi. Padahal masalah sebenarnya adalah masalah lahan.

“Izin alokasi lahan sebe­tulnya yang selalu menjadi masalah. Namun hal ini tak pernah dimunculkan, malah yang dipermasalahkan izin dari Pemko,” terang Rudi.
Dia mengklaim, proses perizinan di Pemko Batam bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Sebab dia menjamin pihaknya bekerja sesuai prosedur.

“Kemarin saya baca di koran jika pengurusan izin investasi di BP Batam bisa selesai dalam tiga jam. Kalau kami malah setengah jam, asal aktenya lengkap,” imbuh Rudi.

Namun proses perizinan yang cepat di Pemko Batam itu menjadi percuma, karena para pengusaha harus menunggu lama untuk mendapatkan izin alokasi lahan dari BP Batam.

“Lahan itu ditunggu satu tahun, dua tahun, empat tahun, bahkan sampai meninggalpun tak dapat-dapat. Jadi persoalan sebenarnya adalah lahan,” beber Rudi.
Menurut dia, Gubernur Kepri harus mendukung Pemko untuk bisa mendudukan masalah lahan dengan BP Batam. Karena jika persoalan lahan jelas, maka investasi di Batam dipastikan akan maju dengan sendirinya.

Rudi mengaku pernah menyarankan sejumlah solusi kepada BP Batam terkait perizinan alokasi lahan ini. Supaya prosesnya lebih transparan dan cepat. Misalnya dengan sistem lelang.
Namun, kata dia, pihak BP Batam malah mewacanakan penggabungan sistem perizinan terpadu yang akan dikelola BP Batam. Menurut dia, ini bukan menjadi solusi melainkan malah menimbulkan masalah baru.

Selain sulitnya mendapatkan lahan untuk membangun, pemerintah juga sulit melaksanakan pelebaran jalan karena row jalan banyak yang sudah beralih fungsi. Ia mencontohkan ada row jalan yang harusnya memiliki lebar 50 meter, kini hanya tinggal 25 meter karena 25 meter lainnya sudah dijual ke pengusaha.

Oleh karena itu, Rudi memohon dukungan Gubernur untuk memfasilitasi pertemuan dengan BP Batam. Sehingga permasalahan ini bisa segera diselesaikan.

“Hari ini Pak Gub saya mohon dukungannya. Kota yang maju, dilihat dari jalannya. Semua bicara Batam macet, apakah teknologinya kita tahan, tak mungkin. Maka satu-satunya jalan adalah dengan pelebaran jalan. Saya sudah minta ke Pak Hatanto (Kepala BP Batam, red), izin lahan yang diberikan harus dikembalikan ke fungsinya,” sebut Rudi.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin menyambut baik keinginan Wali Kota Batam yang ingin memajukan Batam. Ia mengaku akan mendukung semua hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.

“Itu semua bisa kita lakukan kalau kita bisa duduk bersama, BP dan Pemko Batam. Apa yang disampaikan wali kota itu memang benar. Beliau menghadapi persoalan. Kalau kita tidak bantu dengan kebijakan, kasihan dia tak bisa selesaikan masalah,” jelas Nurdin.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Batam cukup baik dibandingkan daerah lainnya. Karena itu, apapun permasalahan yang menghambat kemajuan Batam harus diselesaikan.

“Kalau tidak dituntaskan dari sekarang nanti masalah besar lagi. Nanti akan kita bicarakan lagi,” kata Nurdin.

Pengusaha Kesulitan

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim, juga membenarkan sulitnya mendapatkan izin alokasi lahan dari BP Batam. Untuk itu dia mendesak BP Batam memperbaiki tata kelola lahan. Termasuk dengan berkoordinasi dengan Pemko Batam soal alokasi lahan.

“Bukan hanya BP Batam saja yang bangun Batam. Makanya mereka harus berkoordinasi dengan yang lainnya,” kata dia.
Menurut dia, ketersediaan lahan merupakan hal vital bagi investor, termasuk investasi di bidang properti. Untuk itu dia meminta BP Batam mempermudah alokasi lahan untuk investasi di Batam.

“Lahan juga diberesin sebelum dialokasikan. Kalau ada ruli-nya ya dibebaskan,” pintanya.

Bahkan Djaja mengaku tak keberatan jika BP Batam benar-benar menaikkan tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO) per 20 Juli nanti. Asalkan, proses alokasi lahan bisa lebih cepat dan transparan.

“Asal semua mengikuti prosedur dan UWTO dikembalikan ke pembangunan, kami terima saja,” katanya lagi. ***

July 15, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: