Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Rp 1 Miliar untuk Kelurahan di Batam

Angka Pengangguran Semakin Tinggi

BATAMKOTA (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menggelontorkan dana Rp 1 miliar untuk setiap kelurahan di Batam. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur per kelurahan, seperti drainase, jembatan, dan lainnya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan anggaran Rp 1 miliar diberikan untuk Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di Batam. Setiap kelurahan akan menggunakan anggaran tersebut untuk membuat drainase atau bangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat.

“Kita akan gelontorkan dana Rp 1 miliar per kelurahan. Dan itu sudah kita anggarkan untuk perbaikan,” kata Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (15/7/2016).

Selain untuk memperbaiki tatanan di kelurahan, anggaran tersebut juga berguna untuk menciptakan lapangan kerja. Yang mana, pada pengerjaan proyek tersebut, pemenang kontrak nantinya akan diwanti-wanti untuk tidak mempekerjakan tenaga luar Batam.

“Jadi pekerjanya orang yang sudah di Batam, jangan yang di luar dipanggil ke sini,” terang Rudi.

Menurut dia, angka pengangguran di Batam diperkirakan akan semakin tinggi karena akan banyaknya pengurangan tenaga kerja. Sebab, beberapa waktu lalu, beberapa perusahaan telah mengeluhkan orderan yang turun karena lemahnya harga minyak dunia.

“PHK massal, sudah dua bulan lalu rencananya. Namun saya minta tunda habis Lebaran, karena pasti banyak buruh yang membutuhkan uang. Kondisi ini memang terjadi di internasional, semuanya pada lesuh karena turunnya harga minyak dunia,” jelasnya.

Rudi juga berharap agar yang datang ke Batam memiliki skill yang sudah ada, bukan hanya modal nekat. Sebab pihaknya tak bisa melarang masyarakat luar untuk datang ke Batam.

“Kami tak bisa batasi orang, makanya kami sarankan jangan datang ke Batam jika tak punya skil, hanya menambah pengangguran saja,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan sebelumnya Pemko Batam pernah membuat Peraturan Daerah Kependudukan (Perdaduk) untuk membatasi orang masuk Batam. Namun Perda itu tereliminasi di Kementerian Dalam Negeri. Alasanya, karena melanggar hak masyarakat Indonesia.

“Perda itu tereliminasi, jadi kami tak bisa batasi orang. Dan kita harap kepada masyarakat untuk tidak membawa keluarga yang tidak memiliki skill,” tegas Amsakar. (she)

July 17, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: