Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Amsakar Peringatkan Sekolah Dilarang Jual Buku LKS

YASHINTA, Batamkota

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad memperingatkan sekolah negeri di Batam agar tak menjual buku lembar kerja siswa (LKS). Hal itu sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, beberapa waktu lalu.

“Mendiknas tidak memperbolehkan lagi penjualan LKS. Itu telah ditetapkan pusat, jadi kita melarang sekolah untuk menjual,” kata Amsakar kepada wartawan, Rabu (20/7/2016).

Dikatakannya, secara teknis daerah harus mengikuti apa yang telah diinstruksikan pemerintah pusat. Termasuk larangan menjual LKS yang dinilai terlalu membebani orangtua.

“Kita kembalikan juga ke teknis daerah masing-masing, mungkin ada yang merespon cepat dan ada yang lambat. Nanti saya akan kontak Disdik (Dinas Pendidikan),” jelasnya.

Dia menuturkan, bersama dengan Disdik nanti akan membahas keputusan Mendiknas itu untuk mengetahui seperti apa urgensi LKS. Apakah akan berpengaruh dengan mekanisme belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Kan semuanya tak bisa mengambil keputusan sebelum mengeksplor jauh lebih dalam terhadap permasalahan. Kita harus lihat apakah LKS itu membantu proses belajar siswa atau sebaliknya,” sebutnya.

Menurut dia, jika LKS dihapuskan, pemerintah harus mencari opsi lain untuk membantu proses belajar siswa. Jangan memberikan larangan tanpa adanya jalan keluar terbaik. “Kalau itu dihilangkan, apa opsi lainnya. Semua itu harus dipikirkan dan semua itu harus didalami dalam regulasi Permin (izin),” kata Amsakar.

Disinggung informasi uang buku yang dinilai warga terlalu membebankan, Amsakar mengaku belum dapat informasi apapun. Namun, menurutnya kewajiban yang dibebankan sekolah kepada siswanya memiliki tujuan yang baik. Khususnya tambahan ilmu yang ada di dalam buku.

“Tapi kalau saya, waktu sekolah diwajibkan beli baju, beli buku adalah hal yang sudah semestinya. Kecuali negara cukup mampu menggratiskan semua fasilitas itu,” terangnya.

Amsakar menekankan, tak segala sesuatu, khususnya terkait fasilitas di sekolah dibebankan kepada pemerintah. Sebab baginya, para orangtua juga memiliki hak serta kewajiban saat anak mereka sekolah.

“Jadi kalau memang ada hak dan kewajiban dari orangtua, itu seyogyanya orangtua yang selesaikan. Yang kewajiban pemerintah juga wajib diselesaikan,” ujar Amsakar mengakhiri. ***

July 21, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: