Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Kinerja Rendah Pejabat Batam Daerah

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, gerah. Dia menilai kinerja sebagian besar kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Batam masih jauh dari harapan. Serapan anggaran masih rendah. Dia pun mengancam akan mengganti sejumlah kepala dinas yang dianggap tak bisa kerja.

BATAM POS, Batam

Wali Kota Rudi mengutarakan kekecewaannya. Dia menyebut, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun Pemko Batam tak terlaksana sesuai keinginan. Menurutnya, ini karena rendahnya kinerja SKPD di lingkungan Pemko Batam.

“Rata-rata dari SKPD bekerja kurang maksimal,” kata Rudi kepada wartawan, Jumat (15/7/2016).

Untuk itu, meski belum genap enam bulan menjadi wali kota, Rudi bersama wakilnya, Amsakar Achmad, sudah ancang-ancang akan mengganti sejumlah kepala dinas dan kepala badan yang dianggap minim prestasi kerja. Dia memastikan, Agustus nanti, akan ada perubahan besar-besaran pada susunan pimpinan SKPD Pemko Batam.
“Hampir separoh (SKPD) akan kami rombak, terutama yang tak mampu bekerja,” ujar Rudi.

Saat ini, pihaknya bahkan sudah membentuk panitia seleksi (pansel) yang bertugas menyeleksi calon-calon kepala dinas yang akan ditempatkan di SKPD yang bakal dirombak, nantinya. Namun Rudi merahasiakan dinas apa saja yang pucuk pimpinannya akan diganti.

“Tunggu saja tanggal mainnya. Yang pasti, kalau kerjanya bagus tetap kita pertahankan,” jelas Rudi.

Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan ada delapan kepala SKPD dari 14 dinas dan delapan badan akan diganti.

“Tiga di antaranya tak akan menjabat lagi sebagai kepala dinas. Namun saya tak bisa sebutkan siapa itu,” jelas Amsakar.

Berbeda dengan Rudi, Amsakar sedikit lebih terbuka ketika ditanya soal kadis yang akan diganti atau dicopot. Salah satunya Kepala Dinas (Kadis) Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam.

“Semua berpotensi dirombak dan digeser. Namun SKPD yang (kadisnya) pasti akan diganti adalah DKP, DKP, dan DKP,” pungkas Amsakar.

DKP memang tenngah menjadi sorotan publik. Terlebih setelah akhir-akhir ini terjadi penumpukan sampah rumah tangga menyusul aksi mogok para petugas kebersihan DKP, beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi III DPRD Batam Djoko Mulyono termasuk yang paling lantang mengkritisi kinerja DKP. Menurutnya kinerja DKP tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang mencapai Rp 135 miliar pada APBD Kota Batam tahun ini.

“Produksi sampah belum bisa ditekan hingga pengakutan yang kerap terlambat pada saat-saat tertentu masih menjadi permaslahan DKP,” sebutnya.

Ia mengatakan permasalahan sampah sudah seharusnya diselesaikan dengan baik mengingat dana yang dianggarkan sangat besar. Selain itu pengelolaan sampah ini juga didukung dengan jumlah tenaga harian lepas (THL) DKP yang mencapai 1.035 orang dengan jumlah penyapu jalan berjumlah 700 orang.

Namun Kepala DKP, Suleman, mengklaim kinerja dinasnya tergolong bagus. Setidaknya ini jika dilihat dari serapan anggaran yang sudah mencapai 39 persen pada semester pertama tahun ini.

“Kami harapkan ke depan lebih maksimal lagi,” kata Suleman.

Tahun ini, kata dia, pihaknya fokus untuk persiapan pengalihan pengelolaan sampah di tiga Kecamatan Bengkong, Batuampar, dan Lubukbaja. DKP menyiapkan pembelian 49 armada. Tak tanggung-tanggung DKP menganggarkan hingga Rp 16 miliar dalam program ini.

Dia menyebut, dari anggaran Rp 135 miliar tahun ini, sebagian habis untuk gaji petugas THL. “Rp 36 miliar habis untuk gaji THL,” ujarnya

Informasinya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam juga disorot. Bahkan dari 14 dinas dan delapan bandan di Pemko Batam, Dishub-lah yang kinerjanya paling buruk. Anggaran Dinas KP2K Batam tahun ini mencapai Rp 21,8 miliar. Namun hingga Juli 2016 ini baru terserap 17,8 persen atau Rp 3,8 miliar saja. Dari 21 jenis kegiatan Dinas KP2K tahun ini, yang sudah terelaisasi di atas 50 persen baru sekitar empat kegiatan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, juga menilai sebagian besar SKPD mitra Komisi II berkinerja buruk.

“Tidak semua SKPD yang berhubungan dengan mitra kerja Komisi II sesuai harapan kami,” sebutnya.

Dari serapan anggaran saja, kata Yudi, hanya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) yang berada di atas 30 persen pada triwulan II tahun 2016 ini. Dari Rp 4,8 miliar yang dianggarkan pada APBD 2016, BPMTSP sudah merealisasikan 30,21 persennya.

Sementara Komisi IV DPRD Batam menyoroti kinerja dinas-dinas mitranya, di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Kinerja kedua dinas yang menyedot anggaran cukup besar itu juga dinilai masih rendah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus, menilai kinerja Disdik Kota Batam masih amburadul. Banyak masalah yang selalu muncul setiap tahunnya. Mulai dari masalah pembangunan ruang kelas baru (RKB), insentif guru, dan banyak lagi. Padahal anggaran Disdik tahun ini mencapai Rp 400 miliar.

“Yang terjadi saat ini sekolah kelebihan kapasitas pelajar. RKB yang seharusnya solusi dalam mengantisipasi over kapasitas ruang belajar malah tak selesai,” keluhnya.

Selain itu, Yunus juga menyoal kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Batam. Menurutnya, Disnaker belum maksimal menjalankan program pelatihan kerja, pengawasan tenaga kerja asing, dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Chandra Rizal mengatakan tahun ini pihaknya mendapat alokasi anggaran Rp 130 miliar. Besarnya anggaran difokuskan untuk pembangunan Puskesmas dan ruang rawat inap lantai dua di Kelurahan Rempang, Galang, dan Kampung Jabi, Batubesar.

Selain itu, pihaknya juga sudah menjalankan program jaminan kesehatan bagi warga miskin, sosialisasi Perda Rokok, dan beberapa kegiatan lainnya. Dia mengklaim, serapan anggaran Dinkes Batam terbilang tinggi.

“Kami sudah bagus kok kalau soal penyerapan, 30-40 persen lah semester satu ini,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai dokter gigi ini.

SKPD lain yang dinilai rendah dalam serapan anggaran adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM. Memasuki semester kedua, serapan anggaran baru menyentuh angka 27,59 persen.
Kepala Disperindag Kota Batam, Rudi Sakyakirti, melalui Kepala bidang (Kabid) program Disperindag Kota Batam, Karizi mengatakan kecilnya angka serapan anggaran ini akibat adanya pemakaian jasa pihak ketiga dalam beberapa program yang telah dibuat. Tahun ini, Disperindag dan ESDM Kota Batam mendapat anggaran Rp 7,6 miliar.

“Sistem pembayaran tidak semuanya langsung, ada yang melalui termin. Dari realisasi secara fisik, tercatat sudah mencapai 38,01 persen” ujar Karizi.

Sementara Badan Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Batam memiliki 14 program kegiatan tahun ini. Nilai anggarannya Rp 17.593.126.646.

“Realisasi kegiatan bermacam-macam ada yang masih tahap awal namun ada juga yang hampir 50 persen,” terang Kepala Badan Kominfo, Salim.

Serapan anggaran di Dinas Tata Kota (Distako) Batam jug atergolong rendah. Kepala Distako Batam, Asril mengatakan tahun 2016 Distako Batam merencanakan sembilan kegiatan fisik dengan total anggaran Rp 185 miliar. Saat ini, kegiatan tersebut masih dalam tahap proses perencanaan dan administrasi.

“Ada 9 kegiatan, realisasi yang sudah kita capai untuk pembangunan fisik ini antara 17 hingga 18 persen,” kata Asril. (she/rng/leo/cr13/cr15/cr17)

July 27, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: