Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Jangan Korbankan Kepentingan Publik

Pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat mengancam rencana pembangunan di sejumlah daerah, termasuk Batam. Untuk itu, Pemko Batam diminta bijak dalam melakukan rasionalisasi anggaran. Supaya kepentingan masyarakat tak dikorbankan.

Instruksi Presiden atau Inpres yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp 133 triliun bakal segera terbit. Di dalamnya termasuk mengatur pemangkasan dana transfer daerah sebesar Rp 72,9 triliun. Pemangkasan ini dinilai wajar, mengingat kondisi perekonomian keuangan pemerintahan sekarang yang sedang mengalami defisit cukup signifikan.

“Pemangkasan tentu bisa saja terjadi di setiap tahun. Apalagi melihat kondisi keuangan negara saat ini,” ujar Anggota Badan Penganggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Ruslan M Ali Wasyim, kemarin (14/8/2016).

Akibat dari pemangkasan pusat itu, tentu ada beberapa program pemerintah yang dirasionalisasikan. Namun demikian, politikus Partai Golkar itu menegaskan, perlu adanya strategi yang hebat, agar pemangkasan itu berdampak kepada program masyarakat.

“Rasionalisasi harus tepat sasaran sehingga program-program publik tetap jalan. Untuk itulah perlu strategi jitu pemerintah, sehingga mana yang dirasa paling dibutuhkan harus diprioritaskan,” sambung Ketua DPD Partai Golkar Kota Batam tersebut.

Program publik prioritas yang dimaksud seperti kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan infrastruktur. Program ini tak bisa tertunda-tunda, apalagi melihat kondisi pertumbuhan penduduk, jumlah siswa didik yang cukup tinggi dan terus berkembang.

“Termasuk juga pelayanan kesehatan. Program ini sudah terjadwal dan harus menjadi skala prioritas,” tegasnya.

Terkait pemangkasan ini, Ruslan berharap pada pemerintahan baru ini khususnya jajaran SKPD di lingkungan Pemko Batam lebih memaksimalkan dan berupaya keras dalam menggali potensi-potensi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Salah satunya dengan dorongan sistem semua online ini mampu memberikan kontribusi PAD,” imbuhnya.

Seperti yang diketahui inpres tersebut menegaskan penghematan dan pemotongan belanja dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim maupun kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya.

Selain itu, pembangunan gedung atau kantor, pengadaan kendaraan dinas dan operasional, sisa dana lelang, anggaran kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.

“Khusus untuk perjalan dinas, juga perlu adanya skala prioritas atau tingkat kepentingannya. Semuanya penting, tapi yang benar-benar mendesak yang diprioritaskan,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Batam Muhammad Yunus Muda menilai pemangkasan harus disikapi secara realistis pemerintah, agar tidak terjadi defisit yang lebih besar. Meski begitu, pemangkasan hendaknya jangan menjadikan program pro rakyat terabaikan.

Program pro rakyat, sebutnya, adalah yang bersentuhan dengan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Diakui, kondisi ekonomi negara memang sedang dalam keadaan sulit, sehingga untuk melakukan pembangunan harus dilakukan pemangkasan anggaran.

“Untuk itu daerah harus pandai memilih-milah, mana yang mendesak dan mana masih bisa ditunda,” bebernya.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi infrastruktur, ia berharap SKPD lingkungan Pemko Batam lebih aktif menjemput dana dari kementrian terkait. “Jika anggaran Dinas PU ikut dipangkas, dari kementerian PU kan masih bisa dijemput,” sebutnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Batam Yudi Kurnain mengaku tak menutup kemungkinan pemangkasan dari pusat ini akan ada berdampak kembali pada rasionalisasi di setiap SKPD.

“Kalau memang ada pemangkasan, nanti di APBD P 2016 kita rasionalisasikan lagi. Apa-apa yang diperlukan sesuai dengan skala prioaritas kita ke depankan,” kata Yudi.

Berapa jumlah pemangkasan ini, kata Yudi, akan dibahas kembali bersama tim Banggar Pemko dan Banggar DPRD Batam. “Kalau sudah tahu Batam dipangkasnya berapa, baru kita bisa tahu apa yang perlu dirasionalisasi dan yang tak perlu,” tuturnya.

Terkait APBD Batam tahun 2016 yang mencapai Rp 2,5 triliun, politisi PAN itu optimis pemangkasan tak terlalu mempengaruhi APBDP 2016 nanti. Apalagi melihat persentase PAD Batam hampir Rp 900 miliar atau lebih dari 30 persen dari APBD.

“Batam termasuk Kota Mandiri, PAD kita di atas 30 persen APBD. Daerah lain masih banyak di bawah 10 persen. Itu artinya daerah harus pandai-pandai menyusun program dan menyesuaikan.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, mengatakan pemotongan anggaran nanti pasti akan berdampak kepada dinas yang dipimpinnya tersebut. Jika terjadi defisit semua akan berimbas. Namun begitu, pihaknya akan tetap memprioritaskan pembangunan sekolah, Ruang Kelas Baru (RKB), dan gaji guru.

“Tiga hal tersebut tetap yang utama, pemangkasan bisa dilakukan disektor lain seperti, pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan di hotel,” kata Muslim.

Saat ini, lebih dari Rp 300 miliar dari APBD dialokasikan untuk membayar gaji guru yang ada di Batam. Dari data Dinas Pendidikan terdapat 7 ribu guru negeri maupun swasta. Selain gaji dan insentif guru, pihaknya juga menganggarkan insentif untuk guru yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian terhadap dunia pendidikan.

Sementara itu untuk belanja modal, Dinas Pendidikan harus merogoh kocek dalam-dalam untuk pembangunan infrastruktur. Sebab sejak tahun ini, pembangunan sekolah menjadi tanggung jawab Disdik. Dalam pembelanjaan modal juga termasuk pembiayaan rutin seluruh sekolah negeri di Batam. Baik itu listrik atau air. “Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan kegiatan rutin sekolah, tercakup juga dalam anggaran pembiayaan Disdik,” ungkapnya.

Tahun ini, pihaknya masih mengutamakan pembangunan RKB di seluruh sekolah. Ada 70 RKB yang telah direncanakan oleh Disdik. “Baru berjalan setengahnya, kebanyakan di tingkat SMP. Dalam waktu dekat kita akan bangun RKB di SMA dan SD. Kita sudah mendata dan cek lokasi, secepatnya akan kita bangun,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Chandra Rizal menuturkan hal yang sama. Beberapa program prioritas seperti, jaminan kesehatan masyarakat miskin atau tidak mampu, pembangunan Puskesmas, dan obat-obatan tetap menjadi pegangan utama.

Tahun ini, pihaknya mengganggarkan sekitar Rp 23 miliar untuk program kesehatan orang miskin, dan Rp 16 miliar untuk pembangunan dua Puskesmas yakni Rempangcate dan Kampung Jabi, Nongsa.

Menurutnya, keberadaan Puskesmas sangatlah penting, karena tidak semua warga Batam bisa menjangkau Rumah Sakit. Saat ini sudah ada 155 penyakit yang bisa diatasi di jenjang Puskesmas.
Saat ini, sudah ada 17 Puskesmas yang telah tersedia dan dilengkapi dengan ruang inap. Dengan adanya tambahan dua Puskesmas baru ini, Masyarakat bisa terbantu.

“Kita masih butuh banyak Puskesmas, kedepannya semoga kita bisa membangun Puskesmas lagi,” harapnya.

Pemangkasan anggaran yang nantinya terjadi, pastinya memberikan dampak kepada anggaran perbelanjaan Dinkes, meskipun begitu, pemangkasan bisa dilakukan dengan pengurangan perjalan dinas, dan belanja pegawai lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Batam, Yumasnur mengatakan saat ini pihaknya tetap fokus kepada pembangunan jalan. Selain itu pihaknya juga akan membangun drainase di daerah yang dirasa sering terjadi banjir.

“Itu salah satu prioritas kita,” kata dia. Terkait pemangkasan anggaran, pihaknya belum memikirkan apa saja yang bisa dikurangi. “Yang terpenting pembangunan jalan baik di tingkat kecamatan maupun jalan-jalan protokol bisa selesai tepat waktu.

Sementara Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, memastikan pemangkasan anggaran tidak akan menyentuh program pembangunan untuk masyarakat luas. Setidaknya ada empat sektor kegiatan yang tak akan terganggu, yakni pembangunan infrastuktur, pendidikan, persampahan dan pengentasan kemiskinan.

“Empat itu saja tak bisa diganggu. Sebab itu keinginan masyarakat,” kata Amsakar di RS Awal Bros Batam, Minggu (14/8). Dikatakannya, keempat sektor itu sedapat mungkin tak dilakukan pemangkasan. Sebab, hal itu berhubungan dengan masyarakat banyak. Dan menjadi harapan besar masyarakat terhadap kepemimpinan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.

“Sedapat mungkin tak dilakukan pemangkasan di empat sektor ini jika ada pengurangan. Upaya kita pasti ada untuk empat kegiatan itu,” sebut Amsakar.
Amsakar mengaku hingga kemarin, pihaknya belum mendapat kabar berapa jumlah APBN untuk Kota Batam yang dipangkas. Berbeda dengan jumlah dana alokasi khusus (DAK) yang telah lebih dulu dipangkas sebesar 10 persen.

Dikatakannya, jumlah APBN yang akan dipangkas pun bergantung dari kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, sepintas ia mendengar jika besaran APBN yang akan dipangkas yakni Rp 238 triliun. Jumlah yang cukup besar itu dipastikan memberi dampak ke seluruh daerah propinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.

Daerah hanya bisa menerima apa yang sudah menjadi kebijakan pusat. Termasuk persentase jumlah APBN yang akan dikurangi setiap daerahnya. Jika sudah ada kebijakan, maka daerah wajib melaksanakan kebijakan tersebut.

“Sekira ada format berapa persen yang dikurangi, daerah tak bisa ikut campur. Sifatnya daerah itu given terhadap kebijakan pusat,” ujar Amsakar.

Amsakar menilai sangat tidak lazim saat APBNP sudah diketuk, kemudian dilakukan penyesuaian anggaran berikutnya. Sebab peruntukan anggaran itu sudah dibagi permasing-masing daerah di Indonesia, sesuai kebutuhan.

“Tidak lazim. Walaupun bu Sri Mulyani bicara tiga hal terkait APBN kredibilitas, akuntabilitas dan trust. Tiga ini harus tercermin dari APBNP kita,” sebut Amsakar.

Penting bagi pemerintah untuk membuat APBN menjadi hal yang terpercaya. Karena itu, Sri Mulyani melakukan revisi terhadap penggunaan APBNP

“Kalau pusat memang mempunyai kebijakan memangkas anggaran kita terima. Sebab daerah itu sifatnya given,” tegas Amsakar.

Menurut dia, pemerintah pusat hanya bisa mengatur dana dari APBN seperti DAK, DAU, dana bagi hasil dan tugas pembantu (PT). Sementara untuk penggunaan pendapatan asli daerah (PAD) diatur sendiri oleh daerah. (she/rng/cr17)

August 15, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: