Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Kisruh Lahan Baloi Kolam

Kendati sudah dialokasikan ke swasta sejak 2004 lalu, lahan hutan lindung Dam Baloi belum bisa digunakan oleh pengusaha. Pasalnya, masih banyak aset pemerintah di dalamnya belum direstui pelepasannya oleh Menteri Keuangan. BP Batam malah berencana mengembalikan uang wajib tahunan otorita (UWTO) kepada pengusaha.  Baloi Kolam makin runyam.

RIFKI SETIAWAN, Batam

Ribuan warga Baloi Kolam menggeruduk gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Selasa (19/7/2016) lalu. Mereka kembali mempertanyakan sikap BP Batam terkait status lahan di kawasan itu. Sebab semakin hari, semakin banyak ala berat yang melakukan aktivitas pengerukan tanah di sana.

Warga merasa keberadaannya terancam. “Baloi Kolam kini dihuni sekitar 3.000 warga. Sedangkan lahan tersebut sudah dialokasikan kepada konsorsium pengusaha,” ujar tokoh masyarakat Baloi Kolam, Martin Pasaribu.

Martin menjelaskan lahan Baloi Kolam telah dihuni oleh warga sejak 1990-an. “Dulu belum seramai ini. Namun sekarang bahkan sudah ada yang punya cucu di sana,” ungkapnya.

Mantan Deputi III BP Batam, Istono, buka suara terkait permasalahan sebenarnya yang terjadi di Baloi Kolam. Ia menjelaskan Baloi Kolam telah dialokasikan kepada sejumlah perusahaan sejak tahun 2004. BP Batam atau dikenal saat itu sebagai Otorita Batam (OB) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mengelola kawasan tersebut.

“Dengan janji bagi hasil UWTO. OB saat itu berperan sebagai pelaksana teknis,” ujarnya.

Saat itu kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua OB, Ismeth Abdullah dan Wakil Wali Kota Batam, Asman Abnur.

Istono menganggap hal tersebut sebagai suatu kesalahan karena pada dasarnya pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) di Batam adalah OB sehingga Pemko Batam tidak berhak menerima UWTO.

“Hal itu terjadi karena pada saat itu mereka tidak paham aturan,” ujarnya.

Pemko Batam meminta sebagian dana UWTO Baloi Kolam dengan alasan Otonomi Daerah (Otda). Alasan itu yang dinilai sebagai kesalahan.

“Itu alasan Pemko, mereka saat itu Otda, sehingga diberikan. Tapi saat itu tidak disalahkan auditor. Tapi kemudian untuk UWTO, kita tidak mau lagi kita bagi,” beber Istono.

Meski uang sudah habis dibagi, ternyata hingga kini status lahan Baloi Kolam belum kunjung selesai (perubahan alokasi). Sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Sementara pengusaha disebut sudah membayar penuh UWTO yang merupakan kewajiban mereka.

Dahulunya Baloi Kolam merupakan hutan lindung seluas 119,6 hektare. Status hutan lindung ini kemudian resmi dicabut di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Pencabutan itu ditandai dengan terbitnya dua surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No.724/menhut-II/2010 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Seitembesi seluas 838,8 Hektare sebagai Pengganti Hutan Lindung Baloi Kolam.

Kemudian SK No.725/menhut-II/2010 tentang pelepasan kawasan hutan lindung Baloi Kolam menjadi area peruntukan lain (APL) untuk menjadi kawasan bisnis, jasa, properti, dan fasilitas umum lainnya.

Surat bertanggal 30 Desember 2010 itu diserahkan kepada Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan dan Ketua BP Batam, Mustofa Widjaja pada 25 April 2011.

Walapun sudah mendapat restu dari Menteri Kehuatanan, hingga saat ini lahan tersebut tak kunjung bisa dibangun sesuai peruntukannya. Apa pasal?

Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, menjelaskan inti dari permasalahan Baloi Kolam adalah keberadaan aset-aset milik negara yang tak kunjung dipindahkan.

“Karena di wilayah tersebut ada barang-barang milik negara, harus ada izin dulu dari Menteri Keuangan untuk memindahkannya,” katanya.

Salah satu aset tersebut adalah Dam Baloi yang merupakan dam pertama di Batam dan dibangun oleh OB.

Karena status dam tersebut sebagai aset negara, maka BP sejak 2010 berupaya mengurus izin pelepasannya ke Kementerian Keuangan sebelum bisa mengeluarkan surat keputusan (skep) dan surat perjanjian (SPJ) kepada 12 perusahaan yang telah mendapat alokasi lahan di sana. Namun, keinginan itu tak pernah dibalas Menkeu.

“Karena tak kunjung mendapat surat keputusan (skep) dan surat perjanjian (SPJ), maka tak bisa dikelola sampai sekarang,” ujar Eko lagi.

Akibatnya, persoalan lahan Baloi Kolam kian kusut dan menumpuk. Ditambah lagi dengan makin banyaknya penduduk yang secara ilegal mendiami lahan itu.

Rumitnya, ribuan warga yang menempati ruli di lahan tersebut ternyata memiliki kartu tanda penduduk (KTP) resmi. Mereka menolak digusur karena merasa menjadi penduduk sah di sana.

“Dua hal ini, warga dan status kependudukan memang warisan dari pendahulu sebelumnya yang harus dibereskan. Bukan sehari dua hari menyelesaikannya,” jelas Eko.

Jika keputusan relokasi warga yang diambil, maka ada persoalan baru mengintai.

“Pemindahan itu sebenarnya kewajiban pemilik lahan, namun karena belum resmi dapat izin, maka jadi kewajiban BP Batam. Dan konsekuensinya UWTO 12 perusahaan tersebut dikembalikan,” tegasnya.

Pria berambut putih ini mengaku tak berani memutuskan hal ini. Ia berencana akan membawa persoalan Baloi Kolam untuk dibahas dalam rapat tim Dewan Kawasan (DK).

“Ini merupakan kajian menyeluruh menyangkut ribuan kepala keluarga. Ternyata begini nih, lahan harus diperjelas ke depannya,” ujarnya.

Terkait dengan ini, mantan Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar menyebutkan banyak persoalan yang tidak diketahui pihaknya saat itu alias masih menjadi misteri.

“Itu mereka (Pemko) memasukkan dalam lampiran Perda RTRW. Menyisipkan di lampiran perda, soal status Dam Baloi berubah,” ketus Taba.

Mantan Wali Kota Batam Nyat Kadir dan mantan Wakil Wali Kota Batam Asman Abnur yang sudah menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), tidak merespon saat dikonfirmasi. ***

August 23, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: