Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Bawa KK Asli, Petugas Abaikan SE Kemendagri

Ditolak Rekam e-KTP

TIM BATAM POS, Batamkota

Dalam mempermudah pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) dengan hanya cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli disertakan fotokopi.

Hanya saja, para petugas di sejumlah kecamatan di Batam masih mengabaikan SE Kemendagri itu. Buktinya, banyak warga yang ditolak rekam e-KTP karena hanya membawa KK asli.

Seperti yang terjadi di dua kecamatan, yakni Batamkota dan Batuaji. Banyak warga harus kecewa lantaran ditolak saat hendak merekam e-KTP ke kecamatan. Alasannya, karena mereka hanya membawa KK asli dan fotokopi, padahal sesuai SE Kemendagri.

“Iya, saya tadi pagi (kemarin) datang ke Kecamatan Batamkota sama ibu, saya bawa KK asli dan fotokopian. KK yang saya bawa ini KK berdomisili di Batamkota dan masih berlaku. Ternyata sampai kecamatan, saya dan ibu saya ditolak merekam e-KTP.

Petugas dan Satpol PP bilang harus bawa surat RT/RW dan Kelurahan, baru bisa merekam,” ujar Kukuh, warga Batamkota, Kamis (25/8/2016).

Kukuh sempat menjelaskan tentang SE Kemendagri ke petugas perekaman dan Satpol PP. Namun jawaban Satpol PP dan petugas, lanjut Kukuh, seperti orang yang tak berpendidikan.

“Saya jelaskan, saya bilang SE Kemendagri itu sudah terbit di Batam Pos. Jawaban orang itu (petugas) katanya itu baru wacana, pokoknya aturannya masih tetap yang lama, tak ada itu SE Kemendagri,” terang Kukuh menirukan jawaban petugas itu.

Tak hanya Kukuh dan ibunya yang kecewa. Beberapa warga lainnya yang sedang antre juga terpaksa pulang karena hanya bawa KK asli dan fotokopi. Mereka awalnya yakin hanya berbekal KK asli sesuai SE Kemendagri akan dilayani saat merekam e-KTP. Ternyata, SE tersebut tak berlaku di Batamkota yang masih tetap memakai aturan lama. Hal serupa juga masih terjadi di Kecamatan Batuaji. Andi Buana juga ditolak merekam e-KTP di Kantor Kecamatan Batuaji karena hanya berbekal KK asli.

Keluhan serupa juga diungkapkan Susi, warga Seipanas. Menurutnya, aturan pembuatan e-KTP untuk warga yang pindah alamat masih rancu. Di satu sisi warga harus menyiapkan surat pengantar dari RT/RW, bahkan Lurah di kediaman baru mereka. Di sisi lain ada informasi yang mengatakan jika untuk pindah alamat antarkecamatan cukup membawa surat pindah dari kecamatan dan KK asli.

“Bingung juga, kemarin petugas kecamatan tempat yang lama bilang jika data saya sudah masuk di kecamatan baru, jadi cukup membawa keterangan yang sudah diberi di kecamatan lama,” ujar Susi saat mengurus e-KTP, kemarin.

Menurutnya, hingga sekarang ia belum melakukan perekaman e-KTP dan masih menggunakan KTP siak. Namun karena wacana tentang akhir pembuatan e-KTP oleh pemerintah pusat, dirinya pun bergegas untuk melakukan perekaman.

“Tapi saya ditolak di kecamatan yang baru. Mereka bilang harus ada pengantar RT/RW dan Lurah. Apa beda kecamatan beda aturan ya, bingung,” terang Susi lagi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Cpil) Kota Batam, Mardanis kembali menegaskan untuk pengurusan e-KTP cukup membawa KK saja.

“KK saja, tak ada persyaratan yang lain,” tegas dia.

Dia juga telah menyurati baik kecamatan maupun kelurahan terkait hal ini. Sesuai dengan arahan Kemendagri, semua pengurusan e-KTP harus cepat. Hal ini dilakukan untuk mengetaskan 22 juta penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman.

“Semua sudah kami beritahu, tinggal pelaksanaan di lapangan lagi. Kami minta kerja samanya, jangan sampai warga enggan merekam, hanya karena pihak sana tidak paham,” ujarnya.

Sementara itu, Petugas Pelayanan Kecamatan Sekupang, Yuli mengatakan pihaknya telah mulai melaksanakan pembuatan e-KTP dengan persyaratan cukup dengan membawa fotokopi KK.

“Pemula, dan mereka yang tidak ada perubahan data cukup membawa KK saja,” jelasnya.

Sedangkan untuk mereka yang berubah alamat tempat tinggal harus disertai dengan surat keterangan domisili dari RT/RW.

“Karena ada yang masuk dan keluar, jadi diperlukan data. Ini juga berpengaruh kepada jumlah warga disetiap RT/RW dan kelurahan setempat,” sambungnya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Batam, Harmidi mengatakan, SE Kemendagri tentang pengurusan e-KTP sifatnya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan.

“Aturan dari pusat itu wajib dilaksanakan di daerah, apalagi setingkat kecamatan, wajib menjalankan aturan itu,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, kalau masih ada di Batam mengacuhkan SE Kemendagri, berarti petugas itu sama saja mempersulit pengurusan ke warga. “Intinya aturan dari pusat harus dijalankan,” sambungnya.

Rudi: Saya Ingin Pelayanan Cepat

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan ada aturan yang mengatur tentang perpindahan alamat di Kota Batam. Yang mana pembuatan e-KTP harus ada surat pengantar RT/RW serta Lurah dari tempat domisili yang baru.

“Serba salah kita nih. Kalau saya bebaskan, betul tak dia tinggal di situ. Supaya tahu dia tinggal di situ, ya harus ada pengantar RT/RW-nya,” ujarnya di Kantor Wali Kota Batam, kemarin.

Menurutnya, boleh saja tidak menyertai surat pengantar RT/RW di tempat yang baru. Namun warga tersebut harus membuat surat pernyataan jika alamat yang dimaksud adalah asli. Apabila dikemudian hari ternyata alamat itu palsu, maka warga tersebut harus siap ditindak secara pidana karena telah memalsukan.

“Oke kita ubah itu, namun harus ada surat pernyataan dan ditandatangani. Memamg yang agak capek nanti anak buah saya, karena mereka yang mengecek ke lapangan, betul tak alamat yang dimaksud,” terang Rudi.

Dikatakannya, dirinya bukan tidak percaya dengan masyarakat Batam. Hanya saja untuk mempermudah pendataan, masyarakat harus memberi alamat yang jelas. Sebab, selama ini banyak e-KTP warga yang berbeda dengan tempat tinggal aslinya. Seperti alamat e-KTP di Tiban, padahal tinggal di Batamcenter.

“Intinya saya ingin bantu masyarakat untuk pelayanan cepat. Tapi kalau tidak benar, ya harus siap kena sanksi. Bukan tak percaya dengan warga Batam, namun banyak alamat warga yang tidak sesuai dengan yang di e-KTP. Dan yang disalahkan lagi Pemko,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat Rudi akan membuat konsep pembuatan e-KTP agar lebih mudah dan cepat. Hanya perlu surat pengantar dari RT/RW setempat. Namun RT/RW harus bertanggung jawab kalau yang dikeluarkan di surat pengantar betul warga mereka.

“Tak usah ke lurah lagi, nanti akan saya sampaikan. Untuk percepat itu bisa dilakukan secepatnya. Tak perlu menunggu besok, hari ini boleh, kan tak perlu regulasi untuk ini,” tegas Wali Kota lagi. (gas/cr17/she)

August 26, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: