Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Ketika Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, Pulang Kampung ke Sumbar

Terpidana yang Ikut Pilkada Harus Kantongi Surat Pemred

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), Hadar Nafis Gumay, ternyata urang awak. Ibunya berasal dari Tilatangkamang, Agam, Sumbar. Sabtu (17/9/2016) lalu,

Hadar berkunjung ke Payakumbuh. Dia berbicara panjang lebar soal pilkada serentak 2017 yang di dalamnya termasuk Pilkada Payakumbuh dan Mentawai.

FAJAR R VESKY, Payakumbuh

Memakai baju batik lengan pendek dipadu celana jeans dan sepatu kets, Hadar Nafis Gumay, 56, turun dari mobil dinas Ketua KPU Payakumbuh, Hetta Manbayu.

DISKUSI: Komisioner KPU-RI Hadar Nafis Gumay berdiskusi dengan Ketua KPU Payakumbuh Hetta Manbayu, serta dua komisioner setempat, Muhammad Khadafi dan Yuzalmon, Sabtu (17/9) lalu--fajar rillah/padang ekspres

Komisioner KPU-RI, Hadar Nafis Gumay (ketiga dari kiri) berdiskusi dengan Ketua KPU Payakumbuh Hetta Manbayu, serta dua komisioner setempat, Muhammad Khadafi dan Yuzalmon, Sabtu (17/9/2016). Fajar Rillah/Padang Ekspres

Begitu menginjakkan kaki di Rumah Makan Pongek Or Situjuah, Hadar menyandang tas ranselnya. Lalu, masuk ke dalam rumah makan yang terletak di kawasan di Limbukan, Payakumbuh

Selatan tersebut.

Sebelum melahap nasi dan ikan panggang pada Sabtu menjelang sore itu, Hadar disalami Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan Kapolres Payakumbuh AKBP Kuswoto. Kebetulan, Irfendi dan

Kuswoto bersama Kapolres Limapuluh Kota AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto, baru saja melepas rombongan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, yang pulang rekreasi dari fly over Kelok Sembilan.

”Ternyata, wajah pak Hadar di televisi dengan aslinya, tetap mirip,” ucap Irfendi, calon bupati termiskin yang unggul dalam Pilkada Limapuluh Kota 2015 lalu.

Mendengar seloroh Irfendi, Hadar ikut tersenyum. ”Ah, pak Bupati bisa saja,” ujar mantan Direktur Cetro itu sebelum pamit untuk makan.

Usai santap siang yang terlambat, Hadar mengobrol ringan dengan Hetta Manbayu. Bersama mereka, ikut pula dalam obrolan itu Komisioner KPU Payakumbuh Yuzalmon dan Khadafi, serta

Komisioner Panwaslu Payakumbuh, Suci dan Ismail Hamzah.

Dari obrolan itu diketahui, Hadar Nafis Gumay ternyata urang awak. Walau lahir dan mengecap pendidikan di Jakarta, tapi ibunya asli Tilatangkamang, Agam, Sumbar.

”Waktu kecil, saya pernah pulang kampung. Waktu itu, pernah diajak mandi di sungai,” kenang Hadar.

”Bagus ini ditulis, ternyata Pak Hadar urang awak,” komentar Yuzalmon kepada Padang Ekspres yang ikut nimbrung dalam obrolan mereka.

”Ah, janganlah,” kata Hadar yang sepulang dari Payakumbuh sempat mampir di rumah dunsanak-nya di Tilatangkamang.

Hadar datang ke Payakumbuh untuk memantau persiapan KPU setempat, menyelenggarakan pilkada 2017. Menurut Hadar, pilkada serentak gelombang kedua di Indonesia itu, dilaksanakan

pada 101 daerah. Termasuk, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai di Sumbar.

”Ada 101 pilkada di 2017. Namun daerah yang tercakup di dalamnya, terdiri dari 138 kabupaten/kota. Karena, selain pemilihan bupati dan wali kota, juga ada pemilihan gubernur,” sebut Hadar.

Sampai pertengahan September ini, Hadar memastikan, tahapan Pilkada 2017 berjalan lancar. Hanya saja di Kabupaten Sarmi, Papua, memang terjadi sedikit kendala. Dana untuk pilkada di

Bumi Cendrawasih itu diduga tidak diturunkan sesuai prosedur.

Setelah dipelajari, persoalan ini terjadi akibat terlalu mepetnya penyusunan anggaran.

”Sudahlah sudah mepet, dana yang tersedia juga belum sesuai kebutuhan. Sehingga belum sebagian tahapan pilkada dilaksanakan, dananya sudah praktis habis. Itu buat kami menjadi sulit,” kata

Hadar.

Selain di Sarmi, kendala pelaksanaan pilkada 2017 ditemukan KPU pada beberapa daerah.

”Ada beberapa daerah dana belum turun untuk panitia pengawas (panwas). Bahkan, panwas belum dibentuk. Nah, akibat belum adanya panwas, pilkada tentu tak bisa dilaksanakan. Kami sulit

untuk merespon ini. Karena ada hal-hal di luar kontrol kami,” tukuk Hadar.

Lantas, daerah-daerah mana saja yang pelaksanaan pilkadanya dinilai paling rawan pada 2017? Hadar menyebut, semua daerah memiliki tingkat kerawanan berbeda.

”Semua daerah itu harus diperhatikan, tidak perlu secara khusus,” kata mantan dosen FISIP, Universitas Indonesia ini.

Meski demikian, Hadar memastikan, KPU RI tetap memperhatikan Indeks Kerawanan Pilkada yang dikeluarkan Bawaslu.

”Kami memerhatikan itu juga. Sehingga, kami ingatkan teman-teman di daerah. Tapi, mereka umumnya sudah tahu hasil kajian Bawaslu,” kata pria yang pernah menimba ilmu di Jepang dan

Amerika Serikat ini.

Terkait pro-kontra terpidana yang dibolehkan ikut sebagai kontestan pilkada 2017, sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Hadar memberi penjelasan. ”Bahwa terpidana

boleh mencalonkan dalam pilkada, pandangan KPU berbeda dengan DPRD dan pemerintah waktu RPD,” ujarnya.

Hanya saja, sebut Hadar, dalam RPD tersebut, posisi KPU bukan pada pihak setuju atau mengikuti.

”Kami hanya menyampaikan pandangan. Begitu kesimpulan diambil, kami tentu ikut (dengan keputusan itu). Walau untuk terpidana dapat mencalonkan ini, pandangan kami berbeda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hadar menjelaskan, terpidana yang dibolehkan mencalonkan diri dalam pilkada 2017 ada tiga kategori. Pertama, untuk terpidana yang kasus pidananya bersifat kealfaan.

”Yang kecil saja. Seperti apa kategori kecilnya, nanti ditanya lewat pengadilan,” katanya.

Sedangkan kategori kedua narapidana yang boleh mencalonkan diri dalam pilkada 2017 adalah narapidana politik.

”Ketiga, baru terpidana yang masih dalam status terpidana. Tapi, tidak dikurung atau dipenjara,” ujarnya.

Mengingat regulasi yang membolehkan narapidana menjadi calon kepala daerah ini sudah diputuskan DPR, buat KPU menurut Hadar, itu merupakan sesuatu yang mengikat.

”Makanya, dalam PKPU yang baru kami juga membuat aturan terkait narapidana yang ikut pilkada ini,” kata Hadar.

Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 itu, menurut Hadar, narapidana yang maju dalam pilkada tidak hanya diwajibkan mengumumkan statusnya secara terbuka lewat media-massa. Tapi, juga

mesti mengantongi surat dari pemimpin redaksi (pemred) media massa yang menegaskan bahwa narapidana itu memang sudah mengumumkan statusnya.

Ini berbeda dengan aturan pilkada 2015 lalu. Dalam pilkada gelombang pertama itu, mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengumumkan status hukumannya

lewat media-massa. Namun, tidak dilengkapi dengan surat dari pemred.

”Kalau untuk pilkada 2017, terpidana ikut pilkada harus kantongi surat dari pemred media massa. Setelah itu, baru melampirkan bukti berita atau kliping iklan tentang statusnya di media massa.

Harus ada pengakuan secara jujur bahwa dia adalah terpidana,” sebut Hadar.

Pada bagian lain, Hadar yang ditanya Padang Ekspres juga mengomentari rencana kodifikasi atau penggabungan UU Pemilu yang digagas kalangan civil society. Termasuk, pakar-pakar hukum

yang ikut Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Bukittinggi, pekan lalu.

”Kami berharap model kodifikasi UU Pemilu, UU Pileg, dan UU Pilpres itu segera dikeluarkan menjadi draft UU. Karena sebagai penyelenggara, sulit untuk melaksanakan (jika terlambat).

Apalagi, rombongan kami KPU 2012-2017 akan berahir. Dan akan dibentuk komisioner baru,” kata Hadar yang berkemungkinan besar tidak maju lagi dalam pemilihan KPU tahun depan.

Terkait pencalonan di parpol yang diusulkan civil society diatur dalam kodifikasi UU Pemilu, menurut Hadar, gagasan KPU tak menyentuh hal ini. “Kami lebih fokus kepada prosesnya.

Berdasarkan wawancara, pencalonan sepenuhnya dalam parpol, dipilih melalui proses demokratis. Ini belum pernah terukur dengan baik. Kami berharap prinsip itu diterapkan melalui proses

yang transparan dan partisipatif,” simpul Hadar.  ***

Advertisements

September 20, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: