Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Tim Ahok Bagi Sembako dan Sapi

Polri Larang Pengerahan Massa ke Jakarta

SATU hari menjelang pencoblosanpemilihan gubernur Jakarta 2017 putaran kedua Rabu (19/4) besok, ada aksi bagi-bagi sembako dan sapi di Kepulauan Seribu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta bersuara keras.
Bawaslu menyatakan, sejak satu minggu lalu tercatat banyak temuan dan laporan aksi bagi sembako oleh tim pemena­ngan pasangan nomor urut 2 Basuki T. Purnama – Djarot Saiful Hidajat (Ahok-Djarot).

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti meminta, tim kampanye pasangan Ahok-Djarot menghentikan pembagian sembako. Jika dilihat dari rentetan temuan dan laporan, aksi lebih masif memang dari tim pasangan nomor urut 2.

’’Pembagian sembako paling banyak diduga dilakukan pasangan nomor urut 2. Di Pulau Seribu 17 Sapi dan 150 paket sembako di­du­ga dibagikan langsung PDIP,’’ kata Mimah ke­pada Jawa Pos saat di­konfirmasi, Senin (17/4/2017).

Mimah menekankan, sapi-sapi milik PDIP tidak boleh dibagikan sampai pilgub Jakarta selesai. Meski kesulitan untuk menelusuri kasus tersebut, Bawaslu akan melakukan investigasi untuk mengetahui dalang kasus pembagian sembako. ”Sebab bukan hanya di Kepulauan Seribu. hampir di semua wilayah ada pembagian sembako,” ungkap dia.

Bawaslu hanya bisa mengklarifikasi. Saat diklarifikasi, tim pasangan nomor urut 2 selalu berkilah. Mereka tidak merasa membagi-bagikan sembako.

”Tentu kami juga memberi imbauan kepada tim pemenangan pasangan nomor urut 3,” sambung dia.

Mimah menyatakan, modus bagi-bagi sembako beragam. Misalnya dengan menggelar pasar murah. Seandainya sembako dijual dengan harga normal tidak ada masalah. Namun yang terjadi sembako dijual dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Menurut dia, pengaduan aksi bagi-bagi sembako terus diterima Bawaslu.

”Kami terus menerima laporan dan berkoordinasi dengan kepolisian. Ini tidak boleh diteruskan,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Sumarno, menyatakan, aksi bagi sembako maupun uang oleh relawan dan tim kampanye adalah kecurangan yang bisa merusak kualitas pilgub. Dia sangat menyayangkan perbuatan tersebut.

”Kampanye dilarang memberi sesuatu dalam bentuk barang, uang, atau lainnya untuk mempengaruhi agar memilih atau tak memilih calon tertentu,’’ tegas dia.

Mantan aktivis HMI Cabang Jember, Jawa Timur itu, menegaskan bila melanggar aturan, pihak manapun akan terkena sanksi pidana hukuman penjara 36 sampai 72 bulanan dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

’’Pemberi dan penerima bisa terkena ancaman pidana. Maka itu, penerima harus menolak,’’ jelasnya.

’’Jika Bawaslu berhasil membuktikan pasangan calon memang melakukan politik uang, maka bisa dianulir, didiskualifikasi. Ini berat sekali sanksinya,’’ tambah dia.

Sementara itu, Yupen Hadi, Wakil Ketua Tim Advokasi Pasangan Anies-Sandi mengungkapkan, rumah dinas anggota DPR Fraksi PDIP Utut Adianto, di Kalibata, Jakarta Selatan dijadikan gudang penampungan sembako untuk wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya.

’’Jelas itu rumah Utut. Ini temuan kami. Makin brutal,’’ tegasnya.

Yupen menegaskan, tim kampanye pasangan Anies-Sandi, akan mendesak Bawaslu dan penegak hukum menyelidiki penggunaan fasilitas negara untuk kampanye atau kegiatan partai politik. ’’Siapapun orangnya. Melanggar harus diusut, ini sudah pidana pemilu’’ jelas Yupen.

’’Kami akan pertegas keterlibatan Utut ke Bawaslu DKI. Ini informasi tambahan nyata dan benar,’’ tambah Yupen.

Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Ahok-Djarot, Gembong Warsono membantah tudingan tersebut. Dia mengaku, Utut memang bagian dari tim pemenangan internal PDIP untuk menangkan pasangan nomor urut 2.

’’Enggak benar itu,” dalih dia.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) DPD PDIP DKI itu menjelaskan, Utut bagian yang menangani dapur umum. Jadi, wajar jika rumahnya menumpuk sembako. ’’Itu didistribusikan ke kantor DPD, DPC, dan PAC PDIP di seluruh Jakarta,’’ tuturnya.

”Kalau seandainya ada Pak Utut tim yang mengoordinir dapur umum, barang kali distribusikan untuk dapur umum yang ada di DPD DPC PDIP. Itu logistik yang didistribusikan kepada dapur umum,” ucap Gembong.

Dilarang ke Jakarta

Terkait pilkada Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan mendadak dengan Wapres Jusuf Kalla dan stakeholder keamanan dalam negeri. Yakni, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pembicaraan sekitar setengah jam itu memastikan tidak ada gangguan apapun selama proses pemungutan dan penghitungan suara besok. Khususnya, gangguan terhadap pemilik suara yang akan menggunakan hak pilihnya di Tempat pemungutan Suara (TPS).

Menurut Jokowi, dia sudah memerintahkan kepada jajaran pengamanan, baik Polri maupun TNI untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses pemungutan serta penghitungan suara.

Kapolri Tito Karnavian menuturkan, pihaknya bakal all out mengamankan pemungutan suara besok. Dia sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi gerakan massa ke Jakarta jelang hari H pemungutan suara. Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan Maklumat bersama KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melarang pengerahan massa. Terutama yang berpotensi mengintimidasi pemilih baik secara fisik maupun psikis.

Intimidasi dalam pencoblosan itu bisa berupa banyak hal. Seperti, gerakan massa dari luar Jakarta untuk kampanye atau mengawasi pencoblosan. Menurutnya, keberadaan massa yang begitu besar di TPS itu bisa membuat intimidasi baik psikis dan fisik.

”Keberadaan massa saat pencoblosan bisa mempengaruhi prinsip kebebeasan dan kerahasiaan pemilih,” ujarnya.

Karena itu, perintah juga disampaikan kepada para kapolda di Jawa dan beberapa di Sumatera untuk mengeluarkan maklumat yang sama. Bila ada pengerahan massa menuju Jakarta dengan tujuan politik, jajaran polda diminta mengecek betul apa tujuan mereka.

Tito menegaskan, larangan pengerahan massa itu berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Tidak hanya untuk kelompok tertentu, seperti rencana tamasya Al Maidah. Khusus Tamasya Al Maidah, pihaknya sudah mendapatkan laporan bahwa niatnya adalah untuk mengawasi TPS agar tidak terjadi kecurangan.
Peserta juga akan mencatat bila ada kecurangan yang terjadi. Dia juga sudah mengonfirmasi kekuatan massa, tidak akan sampai 1,3 juta seperti yang diisukan.

’’Tidak semua TPS juga (yang diatangi). Hanya beberapa TPS tertentu yang dianggap berpotensi rawan kecurangan,’’ tambahnya. (byu/idr/far/sam/ydh/jpgroup)

Advertisements

April 22, 2017 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: