Tabungan Rp 3 Miliar Wajib Dilaporkan

JAKARTA (BP) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan batas saldo rekening yang diwajibkan dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) adalah sebanyak 250 ribu dolar AS atau sekitar Rp 3,2 miliar. Batas minimal AEOI ini sesuai dengan standar internasional.

”Itu secara internasional, kalau di atas (250 ribu) itu menjadi subyek akses informasi. Karena saya tekankan dalam rangka AEOI, compliance kita sama dengan negara lain,” kata Menkeu di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini terdapat 100 yuridiksi, termasuk negara G20, yang telah berkomitmen untuk mengikuti AEOI. Sebanyak 50 yuridiksi siap melakukan AEOI pada September 2017, sisanya melaksanakan komitmen tersebut pada September 2018.

Beberapa negara tersebut, kata dia, di antaranya Hongkong, Singapura, Swiss, Australia, British Virgin Islands, dan Bahama yang selama ini dianggap sebagai surga pajak atau tax haven.

Penerapan AEOI ini, kata Menkeu, menunjukkan kerahasian bank untuk kepentingan perpajakan secara internasional telah berakhir. ”Sehingga setiap nasabah harus memahami data-data keuangan yang terdapat di lembaga keuangan bisa diakses otoritas pajak,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dengan adanya AEOI, setiap yuridiksi yang melaksanakan komitmen ini wajib memiliki peraturan perundang-undangan mengenai akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran informasi. Kalau negara tidak mampu memenuhi pelaksanaan AEOI, maka negara akan dianggap fail to comply memenuhi peraturan.

”Konsekuensinya negara tersebut tidak memiliki power untuk mendapatkan informasi dari partnernya, atau tidak memiliki hak untuk resiprokal informasi,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan AEOI.

Proses pembentukan Perppu ini, kata dia, dilakukan setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun kementerian lembaga terkait lainnya. Perppu ini ditujukan agar Indonesia mampu menjaga kepentingan nasional di tingkat internasional. Karena tidak hanya informasi, tapi dana dan aset bisa bergerak ke seluruh negara.

”Ini akan menyebabkan terjadinya erosi dari basis pajak Indonesia,” jelas Sri Mulyani. (ant)

Advertisements